Pertanian Adalah KOENTJI

Suatu hari saat panen padi 

Harga bawang merah anjlok. Ratusan petani di Bima lakukan aksi demonstrasi. Berhari2 mengepung kantor bupati, mendesak pemerintah agar segera merespon persoalan. 

Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah klasik di negeri ini. Tempo hari, ada petani cabai yang membuang hasil panen ke jalan raya sebagai reaksi protes atas harga yang sama sekali tidak berpihak kepada mereka. Masih banyak lagi. Terjadi di hampir semua daerah. 

Mirisnya, kemerosotan harga sering benar terjadi saat panen raya. Kementrian pertanian tak bisa berkutik. Sebab yang punya kewenangan mengatur harga dan mengintervensi pasar adalah kemendag. Di atas semua itu adalah Presiden sebagai pimpinan tertinggi. 

Inilah ironi dari sistem kita. Kalau berbicara pertanian, maka segala proses yang terjadi di hulu mulai dari penyediaan bibit, proses tanam, pupuk dan semacamnya adalah kewenangan kementrian pertanian. Tetapi kalau sudah sampai ke hilir, maka menjadi kewenangan kemendag. 

Singkatnya, kementan bertugas menggejot produksi, tetapi tidak punya kewenangan menentukan harga pasca panen. Maka jangan heran jika sering terjadi miss data pada kedua lembaga ini seperti yang sering kita lihat di televisi. 

Contoh: Kemendag bilang kita kekurangan stock jagung, tapi data di kementan mengatakan kita malah surplus jagung secara nasional. Ini juga yang menyebabkan mengapa setiap tahunnya kita terus menerus melakukan impor padahal stock pangan di dalam negeri masih cukup. 

Karena itu, kehadiran badan pangan nasional di rasa sangat perlu. Nantinya, badan ini yang akan mengatur segala urusan pangan dari hulu sampai hilir. Dari mulai produksi hingga harga pasca panen. Pak presiden sudah teken perpresnya Juli kemarin. 

Secara garis besar, fungsinya adalah melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Ini berlaku pada 9 jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional seperti beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Dalam perpres disebutkan, Badan Pangan Nasional akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan hingga pengembangan sistem informasi pangan.

Saya ingat tulisan Buya Syafi'i Maarif di Kompas minggu lalu. Pak Jokowi itu orang baik. Ia ingin membangun, memperbaiki kondisi di lapangan. Tapi banyak programnya tidak jalan. Sebagian karena birokrasi yang korup, sebagian lagi terbentur dengan kepentingan2 konglomerat. Alhasil kebijakannya tidak bisa menyentuh setiap detail hingga lapisan paling bawah. 

Saya kira, Perpres Badan Pangan merupakan salah satu pintu masuk untuk memperbaiki sistem kita. Sektor pertanian kita tidak akan tumbuh hanya karena kita sibuk seremoni sana sini. Tetapi melalui keberpihakan yang jelas dari pemerintah kepada petani. Perbaiki sistemnya, lawan semua oknum yang hendak bermain di dalamnya. 

Kata Bung Karno, pertanian adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Kemudian kita pernah berjaya di masa presiden Suharto. Kita swasembada. Jendral besar pidato di mana2 prihal kedaulatan pangan. Masa sekarang ngak bisa?

Basis ekonomi masyarakat kita di Pulau Sumbawa sangat bergantung pada sektor ini. Bukan yang lain. Kalau pemimpin punya visi besar, serta paham tata kelola sektor ini dari hulu sampai hilir, maka bukan tidak mungkin petani kita sejahtera. 

Sekali lagi, pertanian adalah koentji.