Langsung ke konten utama

Benarkah Divestasi 51 Persen Saham Freeport adalah Kebohongan Publik?

(Gambar: Kaskus)

Seperti biasa, menjelang pilpres, ada saja berita heboh dan menggemparkan jagat maya. Mulai dari kasus Ratna Sarumpaet yang terang-terangan menyebar hoax, skandal buku merah KPK yang menyeret-nyeret nama Kapolri Tito Karnavian, hingga penembakan misterius di gedung DPR.

Baru-baru ini, di media sosial khususnya twitter, beredar dokumen yang mengindikasikan bahwa divestasi 51 persen saham Freeport yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah bohong belaka. Dokumen itu merupakan hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Inalum, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia.


Dokumen (Gambar: Twitter/Jansen Sitindaon)
Dokumen (Gambar: Twitter/ Jansen Sitindaon)

Di salah satu kesimpulan/keputusan pada point nomer dua dokumen tersebut menyebutkan:

"Komisi VII DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum terealisasi, untuk itu Komisi VII DPR RI meminta kepada pejabat tinggi terkait agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia".

Dokumen itu kemudian dengan cepat menyebar. Bahkan hingga saat ini, dokumen tersebut telah di posting oleh ribuan warga net. Beberapa tokoh politik seperti Jansen Sitindaon (Ketua DPP Demokrat) dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI) juga ikut berkomentar perihal kemunculannya.

Jansen melalui akun twitter pribadinya mengunggah dua bukti dokumen dan mengutip isi dari point yang tertera pada dokumen itu. "Jadi bohong 51 persen saham Freeport sudah di tangan!", tulisnya di akhir cuitan. Sementara Fahri, politisi asal NTB itu berkomentar, jika ternyata benar, maka dokumen tersebut bisa dipakai untuk menuntut. Entah menuntut siapa yang dia maksudkan.

Postingan Jansen

Dua hari sebelumnya yakni pada tanggal 17 Oktober 2018, tirto id melalui web resminya juga menulis hal serupa. Berita itu berjudul "Anggota Komisi VII Sebut Akuisisi Saham Freeport Pembohong Publik".

Dikutip dari tirto id, anggota Komisi VII fraksi Demokrat Muhammad Nasir mempertanyakan kabar simpang siur terkait divestasi Freeport dalam rapat bersama komisi VII DPR RI.

Sebabnya, Dirut PT Inalum (Persero) yang dimandatkan untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport menyampaikan bahwa pihaknya belum melaksanakan pembayaran sepeserpun.

Nasir geram lantaran merasa dibohongi Pemerintah soal divestasi saham yang telah tuntas dilakukan usai penandatanganan setelah meneken Head of Agreement (HoA) pada 27 September lalu.

Masih dari tirto, tak hanya Nasir, Ketua Komisi VII Gus Irawan juga menyampaikan perasaan geram lantaran dalam rapat-rapat sebelumnya kementerian/lembaga yang turut serta dalam akuisisi saham Freeport saling lempar pendapat saat dicecar soal akuisisi saham.

"Kemarin saya tanya, menteri ESDM, buangnya ke Kemenkeu, soal fiskal di kementerian keuangan. Ini dibangun opini sudah akuisisi gagah-gagahan aja. Sudah lah. Akuisisi ini pembohongan publik" ujarnya.

Sebenarnya, topik soal divestasi 51 persen saham Freeport sudah menjadi perbincangan hangat semenjak kabarnya muncul ke permukaan. Bahkan, tema ini juga sudah pernah dibahas dalam satu acara talk show dengan menghadirkan berbagai narasumber.

Namun entah kenapa, akhir-akhir ini kabar tersebut semakin diragukan kebenarannya. Terlebih saat dokumen yang disinyalir menjadi bukti belum terealisasinya divestasi saham beredar luas di media.

Ah, saya tak ingin berkomentar lebih jauh, apalagi menyimpulkannya. Yang jelas, publik masih menunggu dengan satu pertanyaan. Benarkah?

Source: Tirto. id

Mataram, 19 Oktober 2018

Postingan populer dari blog ini

Membaca Ulang Animal Farm

Buku animal farm Di suatu malam yang gelap, si babi yang katanya bijaksana mengumpulkan para binatang lain di peternakan Manor. Si babi bercerita tentang mimpinya. Setelah sekian lama hidup di bawah tirani manusia, si babi mengungkap bahwa kelak sebuah pemberontakan harus dilakukan. Kaum binatang harus berkuasa atas dirinya sendiri. Tak lama, mimpi itu benar-benar terjadi. Di peternakan, para binatang memberontak. Dominasi manusia dihilangkan. Si babi lalu mengambil kendali kuasa atas binatang lain. Atas nama kerja keras untuk mengelola masa depan peternakan, babi diberi hak istimewa. Mereka dapat jatah makan lebih banyak. Tempat tidur lebih bagus. Sementara binatang lain tetap bekerja seperti biasa.  Untuk mengamankan posisinya, kaum babi merekrut dan memelihara anjing-anjing. Mereka dilatih untuk patuh. Tugasnya adalah mengontrol peternakan. Saat ada penghuni peternakan yang protes kepada si babi, anjing-anjing dengan cepat akan bergerak.  Saat kincir angin hendak dibangun, ...

Pencitraan

Aksi penolakan kenaikan harga BBM Ada yang bilang PKS hanya pencitraan menolak kenaikan BBM untuk mendapatkan simpati rakyat. Ada juga yang bilang penolakan kenaikan BBM tidak ada gunanya, karena toh harga BBM tetap naik, yang artinya PKS tidak digubris pemerintah.  Jadi begini ya brodi, pencitraan di era disrupsi seperti sekarang ini adalah keniscayaan. Bahkan setiap hari, tanpa sadar kita sedang membangun citra di medsos. Kita mengenalkan diri melalui aktivitas kita sehari-hari, kita menampilkan sisi paling manusiawi. Kita sedang membranding diri. Kita berusaha mengarahkan dan membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita. Dan itu sah-sah saja kok.  Yang tidak boleh itu adalah membangun citra palsu. Memanipulasi diri seolah-olah kita ini paling idealis padahal pragmatis, mencitrakan diri seolah-olah kita ini bersih, padahal kotor, mencitrakan diri kita ini mapan, padahal utang numpuk dimana-mana.  Ini namanya bukan sedang membangun citra, tapi sedang melakukan keboho...

Kesadaran Memiliki Anak

Gambar: google Lagi ramai soal " childfree " atau sebuah kondisi di mana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak. Biasanya, penganut childfree ini beranggapan bahwa memiliki anak itu adalah sumber kerumitan. Benarkah?  Saya belum bisa menyimpulkan sebab sampai tulisan ini di buat, saya sendiri belum memiliki anak. Tapi, menarik untuk membahas tema ini. Saya senang dengan kampanye soal ribetnya memiliki anak, sekali lagi saya ulangi, jika kampanye itu bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa tidak gampang memiliki, mengurusi, mendidik, dan membesarkan anak.  Maksudnya, jika kita ingin memiliki anak, sadari dulu konsekuensi bahwa memiliki anak itu tidak gampang. Para orang tua minimal dituntut untuk membesarkan anak ini secara layak. Tak perlu jauh-jauh, tengok saja di sekitar kita, tak jarang orang tua mengeksploitasi anak untuk kepentingan yang tidak wajar.  Contoh kasus: saya sering melihat ibu-ibu mengemis di lampu merah sambil menggendong anak. Di ko...