Saat Wacana Normalisasi Sungai Tak Kunjung Direalisasikan

Sungai yang Mengenaskan

Minggu ini saya menghabiskan waktu di kampung halaman, Empang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya hendak melakukan observasi kebahasaan di pesisir timur Sumbawa, sekitaran Teluk Saleh. Meski tugas ini telah rampung sejak dua hari yang lalu, namun saya memilih untuk menetap beberapa hari demi melepas rindu dengan keluarga.

Tinggal di kampung halaman memang menyenangkan. Ada selapis kebahagiaan saat berada ditengah-tengah orang tercinta. Ada banyak pula kenangan manis dimasa kecil untuk dikenang kambali. Desa merekam semuanya dengan baik disetiap sudut. Namun dibalik semua itu, selalu saja ada kegetiran saat menyaksikan sekelebat pemandangan sekitar. Banyak hal yang berubah. Sejak modernisasi dan perekenomian berbasis di kota-kota, pembangunan di desa seperti diabaikan.

***

Pagi itu, saya bertemu seorang tetangga yang berprofesi sebagai petani. Ia tengah merokok di teras rumah, sambil memandang sungai yang serupa lautan sampah. Seperti biasa, lelaki itu sangat ramah saat saya menyapanya. Ia kemudian bercerita tentang lalu lalang petugas proyek yang memotret keadaan sungai itu namun hingga kini tak jua terealisasikan pengerjaannya.

Ia mengungkapkan satu kepingan realitas yang tengah dihadapi warga bantaran sungai. Katanya, sungai itu beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah. “Mungkin karena letaknya yang strategis” tambahnya. Sebagai orang yang lahir dan besar di kampung, saya sudah terbiasa dengan fenomena seperti ini.

Lelaki itu terus bercerita. Beberapa waktu lalu, warga kami dilanda banjir hingga dua kali berturut-turut. Penyebabnya tentu saja karena kondisi hutan yang tak lagi lebat karena maraknya pembalakan liar, ditambah lagi timbunan sampah yang berpotensi menyumbat aliran sungai. Sejumlah wakil rakyat juga berdatangan memberi bantuan saat itu, tapi tak banyak solusi yang mereka berikan tentang bagaimana gerak pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah serupa agar tak terjadi lagi dikemudian hari.

Ia kemudian melucuti saya dengan banyak pertanyaan. Kenapa pemerintah tidak menyediakan tempat pembuangan akhir yang layak bagi masyarakat? Kenapa tak ada regulasi yang mengharuskan setiap warga untuk menampung sampah-sampah itu didepan rumahnya, lalu setiap seminggu sekali petugas kebersihan akan mengangkutnya untuk kemudian dibawa ketempat pembuangan akhir? Kenapa begini, kenapa begitu?

Bantaran Sungai

Di ujung pembicaraannya, ia membincang dana desa yang luar biasa jumlahnya itu. Katanya, kenapa dana desa justru lebih banyak berkutat pada pembangunan rabat beton? Kenapa dana itu tidak dipergunakan untuk melakukan pengerukan atau normalisasi sungai? “Saya takut kalau-kalau terjadi banjir yang lebih besar lagi” ungkapnya.

Pagi itu, saya datang sebagai pendengar. Saya mencatat detail keluhan yang ia sampaikan. Terutama normalisasi sungai yang harus dilakukan dengan segera. Sayapun berjanji akan menyampaikan kisah itu kepada wakil rakyat dan pemerintah, dengan harapan mereka bisa membuat satu regulasi yang memunggungi masyarakat bantaran sungai.

Dari cerita singkat tetangga itu, saya mendapati timbunan kisah tercecer yang luput dari pantauan publik. Ada banyak masalah yang terabaikan, namun ada pula begitu banyak potensi dan harapan yang terus bermekaran. Sayang sekali, semua kenyataan itu laksana kabut asap yang mudah disibak.

Silih berganti kepemimpinan, pemerintah kita masih berpikir dalam gaya lama. Birokrasi tidak diarahkan untuk menyerap kearifan dan kekuatan semua unsur hingga menjadi amunisi yang sesaat bisa meledak demi menggapai perubahan. Pemerintah tak menempatkan humas-humas mereka hingga ke level bawah yang bertugas merekam segala dinamika yang terjadi, lalu memberikan respon dengan cara yang tepat agar pemerintah bisa segera menyelesaikannya.

Di berbagai media, kita sering menemukan kisah-kisah positif tentang kerja-kerja pemerintah, serta kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat. Padahal di lapangan, seringkali kita menemui kenyataan yang sebaliknya. Publikasi itu lebih menekankan pada pencitraan seorang pejabat, ketimbang selapis realitas lapangan. Yang kerap kali muncul adalah sebongkah pencitraan yang menutupi banyak kegetiran.

Memang, pembangunan itu adalah kerja-kerja semua pihak. Bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga kerja tetangga saya yang berprofesi sebagai petani tadi. Namun, mereka tetap berhak untuk mengeluh dan mempertanyakan kinerja pemerintah yang mereka gaji setiap bulannya.

Sebagai rakyat, mereka punya hak untuk mencela seseorang yang digaji tinggi dari setiap peser uang yang mereka bayarkan. Mereka punya hak untuk mempertanyakan amanah yang mereka titipkan untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan orang banyak. Mereka hanya berharap pembangunan selalu menjadi proses yang memanusiakan.

Di akhir pertemuan itu, ia mempersilahkan saya untuk menyeruput kopi hitam yang telah disediakan terlebih dahulu sebelum beranjak. Tanpa banyak bicara, saya lansung meneguknya. Syruuuuppppppp.

Sumbawa, 21 Juli 2017