Saat Sebuah Kalender Memuat Anggaran Dana Desa

Kalender Dana Desa

Sebuah kalender dibagikan secara gratis oleh aparatur Desa Gontar Baru, Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Kalender itu berisikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan kas desa kepada masyarakat setempat. Pengurus desannya secara terbuka melaporkan berapa dana yang mereka terima, digunakan untuk apa saja, serta berapa kas desa yang masih tersisa.

Melaui kalender itu, masyarakat bisa melihat lalu lintas uang yang masuk ke kas desa. Saya membayangkan betapa kalender itu akan terpampang di tiap-tiap rumah petani jagung, tukang bangunan, pencari madu, bidan desa, pedagang pasar, tukang ojek, hingga nelayan kecil yang tiap hari melaut.

Seorang sahabat yang juga berprofesi sebagai pendamping desa memosting kalender itu untuk disebarkan di media sosial. Saya membayangkan warga desa akan mendiskusikan isi kalender itu di warung-warung kopi, pasar, pangkalan ojek sambil mempertanyakannya secara kritis. Boleh jadi, mereka akan menodong kepala desa dengan sejumlah pertanyaan, mengapa begini dan mengapa begitu. Mungkin juga mereka punya banyak amunisi untuk ditanyakan saat musyawarah desa.

Sepintas, kalender itu terlihat sangat sederhana. Mamun bagi saya, apa yang dilakukan aparatur desa di sana harus diberi apresiasi. Saya yakin kalau akan ada banyak pertanyaan terkait kalender ini. Tapi setidaknya, di situ kita banyak melihat harapan kuat bagi bangsa ini. Di situ kita melihat kisah heroik yang tak banyak kita temukan di berbagai lapis organisasi di luar sana. Di situ kita melihat harapan pembangunan dari desa akan segera terwujud.

Orang desa memang jauh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tapi mereka memiliki cara lain demi membumikan kearifan. Justru di kota-kota besar yang katanya menjunjung tinggi prinsip clean goverment, praktik seperti ini malah jarang ditemukan.

Melalui berbagai pemberitaan, kita terbiasa menyaksikan kisah tentang seorang petinggi negeri yang terjerat kasus korupsi hingga miliyaran rupiah. Di gedung megah parlemen sana, kita terbiasa melihat sejumlah politisi busuk menilep uang proyek yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.

Kita memang berada pada era transparansi dan keterbukaan. Tapi berapa banyak lembaga pemerintah yang bersedia membuka semua anggaran agar diketahui oleh publik. Yang banyak terjadi adalah anggaran sengaja disembunyikan demi memudahkan proses kolusi dan kongkalikong di balik layar.

Kalender Dana Desa

Untuk pertama kalinya saya melihat kalender Dana Desa seperti ini. Di sejumlah daerah, transparansi anggaran kerap diwujudkan dalam bentuk baliho berukuran raksasa yang dipasang di tempat-tempat umum. Tapi di mata saya, baik baliho ataupun kalender, keduanya sama-sama merefresentasikan keikhlasan dan kejujuran warga desa dalam mengumumkan anggaran ke hadapan publik.

Di Desa Gontar Baru, Sumbawa, kita bisa melihat kejujuran warga desa dalam menyampaikan informasi tentang penggunaan anggarannya. Saat proses transparansi anggaran menjadi sesuatu yang langka disebabkan ketamakan dan hasrat untuk mengeruk semua sumberdaya finansial sebanyak-banyaknya, desa-desa justru tampil sebagai mutiara peradaban berupa kejujuran yang kini menjadi barang mahal.

Semangat kejujuran berupa metode sosialisasi anggaran melalui kalender justru tumbuh dari pedesaan. Sayangnya, para politisi kita tak pernah memikirkan hal ini. Kalender hanya dijadikan barang dagangan menjelang pemilihan. Tujuannya satu yakni bagaimana melalui aksi bagi-bagi kalender itu, mereka bisa meraup suara dan simpati sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan kalender dana desa, kalender yang kerap dibagikan para caleg tak memuat apapun. Yang nampak hanya foto pribadi dan lambang partai.

Kalender yang dibagikan tak pernah berisi apa langkah strategis yang akan mereka lakukan setelah terpilih nanti, kalender itu tak pernah mencantumkan gagasan apa yang mereka tawarkan demi merealisasikan suatu program melalui visi misi yang logis. Padahal, boleh jadi metode tersebut adalah indikasi bahwa kelak mereka akan bekerja keras untuk memetakan satu persoalan, mencari solusi, lalu mengajak masyarakat berjalan beriringan demi menuntaskannya.

Ah, mungkin saya terlalu berlebihan.

Mataram, 16 Juni 2017