Pungli Bikin Geli, Saya Dukung Jokowi Berantas Pungli

Pungli Bikin Geli

Jika di Filipina, setiap pidato Rodrigo Duterte selalu menyoroti masalah Narkoba, maka di Indonesia, dalam setiap pidato Presiden Jokowi akhir-akhir ini, dia lebih banyak berbicara masalah Pungli atau pungutan liar. Jokowi secara terang-terangan menyatakan perang terhadap praktik nakal tersebut. Pungli atau pungutan liar merupakan tindakan ilegal yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sebab pengenaan biaya di tempat tanpa aturan dan perintah yang jelas adalah sebuah penyimpangan.

Menindaklanjuti keseriusan pidatonya, beberapa hari yang lalu, mantan gubernur Jakarta itu ikut melakukan operasi tangkap tangan di kantor kementrian Perhubungan, hal tersebut berkaitan dengan pungli perizinan. Meskipun oleh sebagian pengamat kehadiran Jokowi pada operasi tersebut di nilai sebagai pengalihan isu yang tengah menimpa rekannya ketika menjabat sebagai gubernur, tapi sebagai masyarakat yang tidak memiliki kepentingan politik, saya akan tetap mengapresiasi kinerja sang Presiden.

Keseriusan Jokowi untuk memberantas pungli juga tidak alpa dari berbagai cibiran, pada sebuah media saya membaca opini dari Anggota Komisi III DPR Supratman Andi Agtas yang mengatakan bahwa langkah pemerintah sangat baik dengan membentuk OPP, tapi kehadiran Presiden di tempat penangkapan ia nilai sebagai sesuatu yang berlebihan bak drama. “Kayaknya malah kelihatan berlebihan ya. Tapi ya tetap kita harus hargai dan dukung upaya penegakan hukumnya, itu akan jadi semacam syok terapi bagi para pelaku”. Politikus asal Gerindra tersebut menilai bahwa kehadiran Jokowi di operasi kepolisian itu menjadi sebuah drama hukum yang bakal menuai berbagai opini, termasuk soal pengalihan isu fenomena pilkada DKI yang kian memanas.

Selain itu, dia juga sempat mendapat sebuah kritikan yang menilai uang hasil tangkapan dari praktik pungli tersebut terlalu kecil untuk diurus oleh seorang Presiden. Mereka seolah-olah membandingkan jumlah kerugian negara dari praktik pungli dengan korupsi, mungkin saja mereka berpikiran bahwa selama kegiatan tersebut tidak menghasilkan kerugian negara dalam jumlah besar, maka tak perlu di seriusi. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika itu ada seorang petingi negara ditangkap karena melakukan korupsi, tapi orang-orang justru berdebat tentang jumlah uang yang di korupsi oleh pejabat tersebut.

Bahkan dalam perdebatan tersebut, ada yang berkomentar bahwa banyak kasus lain yang seharusnya diatasi terlebih dulu, ketimbang korupsi yang jumlahnya tak seberapa itu. Di mata saya, baik pungli atau korupsi tak terkait dengan angka-angka, pungli tak punya relasi dengan berapa banyak uang yang dikeluarkan tukang sate untuk mengurusi KTP,  pungli tak ada hubunganya dengan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemuda desa saat membuat SIM, juga dengan ibu-ibu tua yang ditipu pejabat ketika mengurus pajak.

Pungli itu terkait dengan moral, pungli itu serupa tindakan pemerasan, menggunakan kapasitas jabatan sebagai alat untuk memeras masyarakat demi kepentingan pribadi. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melindungi dan melayani orang lian, ditangan mereka yang tidak bertanggung jawab, malah dijadikan alat untuk melakukan tindak pemerasan. Pungli juga merupakan cikal bakal dari maraknya kasus korupsi di Indonesia. Sungguh naif argumentasi yang menyoroti praktik pungli dari sisi jumlah. Berapapun jumlahnya, selagi seseorang mendapatkan sesuatu dengan cara menyimpang, maka orang tersebut wajib mendapat banyak pertanyaan, bahkan diberi sangsi.

Celakanya praktek pungli kian marak di Indonesia saat ini, di setiap lembaga berbasis pelayanan publik, praktik jahat ini biasa terjadi. Masyarakat kecil selalu diberatkan oleh pejabat-pejabat daerah melalui kegiatan pemungutan liar seperti ini, sebab masyarakat harus memberikan biaya tambahan selain biaya resmi saat mengurusi dokumen tertentu pada instansi pemerintah. Praktek pungli bisa terjadi dimana saja, korban dari praktik ini adalah masyarakat awam yang buta terhadap prosedur. Pungli biasa terjadi di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan, sekolah-sekolah dan di banyak tempat lain di Indonesia.

Orang-orang yang terbiasa melakukan praktek ini, lebih terlihat seperti preman ketimbang pejabat, atau pelayan publik. Mereka layaknya pembunuh berdarah dingin yang siap melancarkan aksinya kepada siapa saja. Secara tidak sadar, masyarakat telah dibohongi dan diperalat dengan sejumlah ancaman halus. Biasanya dalam melancarkan suatu aksi, mereka mulai bercerita tentang sejumlah prosedur yang harus diikuti masyarakat ketika mengurusi sebuah dokumen, mereka sangat pandai memetakan watak masyarakat kita yang serba instan dan cepat saji. Sehingga mereka memanfaatkan kondisi ini untuk memperpanjang daftar lembaga yang terjangkit pungli. Alih-alih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk taat prosedur, mereka justru menawarkan jalan pintas dengan meminta sejumlah uang untuk mempercepat proses.

Di Mataram, tiga personel kepolisian di lingkup kerja Polda, tertangkap tangan telah melakukan pungutan liar saat bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat beberapa waktu lalu. Mereka yang kedapatan melakukan praktik pungli diantaranya karena menerima sejumlah uang dari calon pembuat SIM. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Utara, seorang oknum anggota Satlantas tengah melaksanakan tugas operasi gabungan di depan kantor Dispenda, Lombok Utara. Tak lama berselang, dia kemudian diamankan karena diduga menerima uang 'pelicin' dari seorang pengendara yang jelas telah melanggar aturan berkendara.

Sejak pertama kali mendengar pidato presiden tentang keseriusannya membrantas pungli, saya sangat senang, sebab membrantas pungli juga merupakan upaya membrantas praktik KKN di Indonesia. Di Sumbawa, praktik-praktik jahat KKN sudah sedemikian mengakar, siapa yang dekat dengan kekuasaan maka dengan mudah mendapat pekerjaan. Bagi mereka yang terlahir dari keluarga biasa, hanya bermodalkan kecerdasan saja tentu tidak cukup untuk bekerja pada lembaga pemerintah. Mereka harus memiliki hubungan yang spesial dengan pejabat, mereka harus menjilat dan memuji-memuji kinerja pejabat daerah untuk menarik simpati mereka.

Terhadap setiap kasus berbau KKN, kita mendesak sekuat tenaga agar negara segera memberantasnya. Tak perlu ada perdebatan mengenai jumlahnya, sebesar Zarrah ataukah tidak, selagi itu menyangkut KKN kita tetap harus menghajarnya. KKN seumpama virus yang menggrogoti semua tatanan, kita mendesak agar masalah seperti ini segera di atasi. Demi membangun masa depan yang lebih baik, demi melihat Indonesia melesat bak roket, maka praktik-praktik seperti ini harus segera dimusnahkan.

Masyarakat kecil tidak harus diberatkan oleh praktik-praktik liar seperti ini, sebab mereka telah memberikan sepeser uang hasil keringat mereka untuk menggaji para pejabat publik. Mereka punya saham atas gaji tinggi para pejabat, dari gaji yang diterima setiap bulan itu, ada keikhlasan seorang penjual nasi uduk yang dipotong sekian rupiah, ada juga potongan dari setiap kilogram Apel yang terjual. Boleh jadi disitu ada sekian persen gaji seorang bapak krempeng yang membanting tulang sebagai buruh pabrik, barangkali disitu ada jejak pembayaran seorang petani jagung yang baru saja menjual hasil panen, atau dipotong dari bayaran seorang pekerja seks yang menggadaikan kehormatannya demi membeli susu seorang bayi yang tidak terbiasa dengan ASI.

Kita tak pernah tahu bagaimana mereka menjalani kesehariannya, yang kita pahami hanya ketika negara mewajibkan mereka untuk membayar pajak, mereka dengan ikhlas mengeluarkan keping-keping rupiah hasil keringatnya. Sehingga menjadi sangat wajar ketika negara selalu menjadi garda terdepan bagi orang-rang jujur dan ikhlas seperti mereka. Mereka seharusnya dilayani bahkan dipermudah urusannya oleh para pejabat publik, bukan malah di tipu atau di peras dengan cara kotor.

Mataram, 17 Oktober 2016