Showing posts with label Sosial. Show all posts
Showing posts with label Sosial. Show all posts

Saturday, September 9, 2017

Selapis Hikmah di Balik Konflik Etnis di Sumbawa

Konflik Sumbawa 2013

Setiap daerah tak hanya menyimpan kisah tentang kemajuan dan kemunduran, tapi juga menjadi rahim dari begitu banyak kisah yang dibuat oleh manusia-manusia yang berjejalan di dalamnya. Melalui kisah itu, kita bisa bercermin dan menemukan banyak pesan dan hikmah yang selalu bisa diserap untuk kehidupan mendatang.

Sumbawa adalah titik balik dalam kehidupan saya. Beberapa tahun silam, saya selalu menjalani hidup dengan memakai sudut pandang sebagai korban. Suku Samawa yang mendiami Kabupaten Sumbawa adalah etnis yang begitu toleran. Mereka berbaur dengan banyak etnis lain secara terbuka dan penuh toleransi. Mbojo, Sasak, Bugis hingga Jawa. Tapi belakangan, tiba-tiba suku Bali datang mengganggu.

Suku Samawa selalu dizalimi. Jadi wajar saja jika kami melawan balik untuk mempertahankan diri. Wajar saja kalau kami membalas. Saya selalu yakin bahwa setiap saat suku Samawa diusik dan diganggu, maka ketika ada kesempatan mereka harus mengusik balik, membalas.

Saya baru saja mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat ketika konflik antar suku di Sumbawa pecah. Kerusuhan itu menyeret dua etnis, yakni suku Samawa dan suku Bali.

Kejadian itu berawal dari adanya informasi meninggalnya seorang gadis etnis Sumbawa dengan tubuh penuh luka lebam dan pakaian dalam robek. Namun saat keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Mapolres Sumbawa, pihak kepolisian justru menyatakan gadis tersebut tewas akibat kecelakaan, sementara keluarga korban mengaku anak gadisnya ini berpacaran dengan seorang anggota polisi dari etnis Bali.

Saat itu, warga sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sumbawa Besar, namun jawaban dari pihak kepolisian tetap sama. Warga yang kecewa akhirnya bertindak brutal. Mereka melakukan pengrusakan dan pembakaran di sepanjang Jalan. Ribuan warga dari etnis Samawa melakukan sweeping terhadap rumah-rumah, ruko-ruko, dan mobil-mobil etnis Bali. Seketika Sumbawa menjadi kota horor yang mencekam.

Mendengar berita itu, saya sangat marah. Tapi di sisi lain, saya juga merasa was-was dan ketakutan. Saya marah kepada orang-orang Bali karena sudah sejak lama saya percaya bahwa mereka melakukan berbagai hal untuk mengganggu kehidupan masyarakat Sumbawa. Mereka menguasai pemerintah, untuk memastikan orang-orang Sumbawa terpinggirkan.

Mereka menguasai ekonomi agar masyarakat Sumbawa tetap hidup dalam kemiskinan. Dengan uang, mereka membeli banyak lahan di Sumbawa, lalu mulai mempekerjakan orang-orang Sumbawa untuk menggarapnya.

Kini mereka lebih menggila lagi. Di Sumbawa, mereka sudah berani melakukan tindak kekerasan. Mereka terang-terangan melukai dan membunuh orang Sumbawa. Mereka benar-benar musuh yang nyata. Darah saya mendidih, rasanya ingin segera saya terbang ke Sumbawa dan ikut melakukan penjarahan demi melampiaskan emosi.

Di satu sisi, saya juga merasa ketakutan sebab ketika itu, saya tinggal di satu kosan milik orang Bali di Lombok. Kerusuhan antar suku di Sumbawa bisa berimbas pada seluruh mahasiswa Sumbawa yang menempuh pendidikan di Lombok, mengingat banyaknya etnis Bali yang menetap di sini. Mereka bisa saja melakukan sweeping terhadap seluruh etnis Sumbawa di Lombok demi menuntut balas. Saat itu saya memilih berdiam diri di kamar sembari memantau keadaan.

Di media sosial, foto-foto kerusuhan itu berseliweran. Sungguh mengerikan. Toko-toko yang dulunya megah, kini dibakar massa. Rumah-rumah mereka dijarah. Orang-orang terlihat asik menenteng benda tajam di jalanan. Mereka seperti kerasukan, lalu hendak melibas apa saja yang nampak di depan mata. Aksi itu membuat etnis Bali ketakutan. Mereka kemudian melarikan diri di pos-pos kepolisian.

Tentu saja fenomena ini semakin membuat saya resah. Saya adalah mahasiswa Sumbawa yang tinggal di satu komplek yang dipenuhi etnis Bali di Lombok. Apa yang akan mereka lakukan saat saya keluar dari kamar ini? Lebih-lebih pemilik kosan saya adalah seorang hindu yang taat.

Saya tak tau harus berbuat apa. Yang muncul di benak hanyalah bagaimana cara meninggalkan tempat itu dengan segera dan mengamankan diri. Bila perlu meninggalkan Lombok dan pulang ke Sumbawa secepatnya.

Tak lama kemudian, pemilik kosan datang menyambangi saya. Rupanya berita ini sudah sampai ke telinga lelaki paruh baya itu. Di luar dugaan, Ia justru menyarankan saya untuk tetap tinggal hingga keadaan di Sumbawa benar-benar aman. Ia juga mengajak saya tinggal di rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Beberapa jenak saya terdiam. Saya tak menyangka bahwa bapak itu tidak terprovokasi sedikitpun atas apa yang terjadi di Sumbawa. Ia tidak menganggap saya sebagai musuh yang harus diganyang demi membalas amuk warga Sumbawa terhadap saudaranya. Teman-teman hindu saya juga demikian. Mereka menghubungi saya beberapa saat kemudian. Mereka menanyakan kabar, lalu menawarkan tempat tiggal.

Mendapati kenyataan itu, saya terduduk lesu. Saya kemudian membayangkan bagaimana bila orang-orang di Bali sana memandang kami orang Sumbawa sama seperti saya memandang mereka selama ini? Bagaimana bila kerusuhan itu hanyalah satu kebodohan karena cara pandang atau hanya karena provokasi kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan? Bagaimana bila cara pandang itu kita hilangkan begitu saja? Tentu kerusuhan yang mengerikan ini tak perlu ada, bukan?

Batin saya mendadak basah. Saya menangis sejadi-jadinya. Selama ini saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat. Saya kumpulkan fakta-fakta dalam memori saya, yang mendukung kesimpulan bahwa orang-orang Bali itu memusuhi masyarakat Sumbawa. Ada banyak fakta yang tidak mendukung, tapi tetap saya abaikan. Misalnya, tetangga kami adalah etnis Bali tetapi kami hidup rukun dengan mereka selama bertahun-tahun lamanya.

Teman saya bekerja di satu institusi pemerintah di Sumbawa. Ia mengakui bahwa dirinya banyak di bantu oleh orang Bali yang telah menjadi senior di tempat itu saat kepengurusan. Fakta itu juga saya abaikan. Saya lebih percaya pada cerita-cerita bahwa orang Bali akan menjarah kekayaan alam masyarakat Sumbawa secara perlahan, lalu mengusir mereka dari tanahnya sendiri meski cerita itu sedikit bertentangan dengan pemahaman saya.

Saat itu saya bongkar seluruh memori saya, saya ubah pikiran saya. Saya membaca kisah-kisah damai di Sumbawa yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saya ingat teman-teman hindu saya di kampus, mereka adalah orang-orang baik.

Saya juga membaca ulang sejarah pertempuran Ki Pasung Grigis dari Bali dengan raja Deldela Nata dari Sumbawa. Namun bukankah pertempuran itu terjadi akibat interpensi Gajah Mada dari Majapahit yang ingin menaklukkan kerajaan Sumbawa? Bukankah Gajah Mada yang telah lebih dulu menaklukkan Bali, memaksa Ki Pasung Grigis untuk memimpin pasukan?

Dunia tiba-tiba menjadi terlihat berbeda. Sumbawa yang saya tangisi adalah Sumbawa yang ketika itu sesak oleh nafsu amarah dan nafas kekejaman. Bukan lagi Sumbawa yang masyarakatnya dizalimi oleh etnis lain. Sumbawa yang saya tangisi adalah Sumbawa yang mudah terprovokasi lalu mengacungkan golok dan mengancam bunuh pada pelakunya.

Tragedi itu membuat saya termenung. Betapa banyak darah yang harus ditumpahkan karena perselisihan di banyak daerah di Indonesia. Betapa banyak anak yang harus menjadi yatim piatu, wanita yang menjanda, seorang ayah yang kehilangan anak dan isterinya akibat konflik dan krisis kemanusiaan. Berapa banyak kerugian finansial dan ekonomi yang diakibatkan konflik itu. Padahal, kerusuhan bisa saja dihentikan hanya dengan cara sederhana, yakni berhenti memandang pihak lain sebagai musuh.

Cara itu berlaku untuk semua tempat. Ambon, Sampit, Poso, Tolikara, Sambas, Tanjung Balai, Aceh Singkil, dimanapun itu.

Bagi saya, kerusuhan di Sumbawa adalah selapis hikmah yang mencerahkan. Kerusuhan itu mengajarkan saya tentang banyak hal. Saya bersyukur sebab memiliki kesempatan untuk memperbaiki cara berpikir saya.

Semoga di luar sana, ada lebih banyak orang yang mau menjadikan setiap tragedi sebagai renungan dan pembelajaran. Semoga di luar sana, masih banyak orang yang berpikir bijak bahwa jauh lebih penting menciptakan embun perdamaian, ketimbang memelihara api amarah.

Berhenti saling memusuhi.

Mataram, 24 Agustus 2017

Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba essay konflik dan krisis kemanusiaan yang diadakan oleh ICRC bekerjasama dengan Qureta.

Wednesday, September 6, 2017

Saat Tere Liye Memilih Berhenti Mencetak Buku

Tere Liye (sumber foto: idwriters.com)

Tak ada kabar yang paling mengejutkan minggu ini selain pemutusan hubungan kerjasama Tere Liye dengan Republika dan Gramedia. Salah satu penulis paling produktif di negeri ini akhirnya migrasi ke media digital. Ia memilih membagikan buku serta catatannya melalui halam pribadi facebook ketimbang mencetak ulang di toko buku.

Baru-baru ini, Tere Liye mengumumkan kabar menyedihkan di media sosial terkait karir kepenulisannya. Ia memutuskan untuk berhenti mencetak buku-bukunya. Buku-buku yang masih beredar di pasaran, dibiarkan habis secara alamiah. Hal ini dilakukan demi menanggapi perlakuan pajak pemerintah yang tidak adil terhadap profesi penulis. Walhasil, secara otomatis buku-buku karya Tere Liye tak bisa lagi dijumpai di toko buku. Kalaupun ada, maka dapat dipastikan itu adalah bajakan.

Keputusan Tere Liye untuk tak lagi mencetak buku-bukunya bukan berarti bahwa dia berhenti menulis. Seorang penulis akan tetap menulis meski di atas daun sekalipun katanya. Namun, saya tetap merasa sedih. Rasanya ada selapis kenyataan pahit yang tak mudah diterima. Memang, penulis asal Sumatra itu masih tetap berkiprah dengan memproduksi berbagai catatan melalui media sosial. Tapi, berhentinya seorang penulis menerbitkan buku akan menghilangkan satu mata rantai keilmuan.

Bagaimanapun juga, buku terbaik adalah buku yang diterbitkan. Sebaik apapun sebuah buku, jika tak pernah terbit, maka pastilah buku itu akan tenggelam dalam lipatan sejarah. Seiring waktu, buku digital memang banyak bertaburan, lalu secara perlahan hendak mengubah lanskap pengetahuan di era modern. Tapi tetap saja tak bisa menggerus keberadaan buku cetak yang sedari dulu telah menjadi tonggak peradaban literasi. Saya pun lebih meresapi kenikmatan saat membaca buku cetak dibanding buku digital.

Biarpun Tere Liye mengklaim diri tetap eksis, sebab tetap akan memproduksi buku dan berbagai catatan di ranah digital, saya tetap merasa kehilangan. Ia adalah penulis dengan segudang karya. Saya mengagumi produktivitas serta kemampuannya menulis. Ia adalah tipe pengarang yang bergelut dengan riset dan data. Sehingga tak jarang, buku-bukunya laris di pasaran.

Tere Liye memang tak serupa Seno Gumira Adjidarma yang mampu menulis dalam berbagai genre. Tapi ia adalah pendatang baru yang berhasil menyajikan satu bacaan menarik yang menyasar kaum muda. Ia menulis novel berjudul “Tentang Kamu” dan melakukan riset hingga Pulau Bungin, Sumbawa. Ia menulis “Hafalan Shalat Delisa” serta “Moga Bunda Disayang Allah” yang lalu kisahnya diangkat ke layar kaca.

Tak bijak pula menyalahkan keputusan Tere Liye yang mengejutkan. Melalui akun pribadinya, Ia pun telah menulis curahan hati terkait sikapnya itu. Ia menilai, tarif pajak penghasilan atas royalti penulis sebesar 15% dianggap terlampau tinggi dan membebani. Padahal, para penulis pada umumnya hanya mendapat jatah royalti sebesar 10% dari hasil penjualan.

Kata penulis kondang itu, pungutan pajak yang dibebankan kepada penulis buku jauh lebih besar dibandingkan profesi dokter atau artis terkenal. Ia juga menyayangkan tidak adanya respon dari pemerintah terkait hal ini. Meskipun ia mengakui bahwa telah berkali-kali menyurati lembaga berwenang. Hal ini membuatnya terpaksa memilih untuk menghentikan pencetakan buku-bukunya.

Kutipan Curahan Hati Tere Liye di Halam Resmi Facebook

Entah kenapa, pemerintah kita tak selalu serius memandang masalah literasi sebagai sesuatu yang harus dibenahi. Pemerintah kita terlampau fokus pada hiruk pikuk politik hingga melupakan satu bagian yang teramat mendasar demi peradaban bangsa yang lebih baik. Pemerintah kita terlambat sadar bahwa geliat pembangunan hanyalah kesia-siaan semata tanpa geliat membangun tradisi literasi yang kokoh.

Buku itu ibarat sungai yang tak henti-hentinya mengalirkan ide, gagasan serta mata air inspirasi bagi banyak orang. Buku adalah lembar-lembar kearifan yang selalu menginspirasi dan mencerahkan generasi ke generasi. Setidaknya, penulis tak harus diberatkan oleh satu regulasi yang justru dapat menghalangi produktivitas mereka dalam melahirkan karya.

Berdasarkan studi Most Littered Nation In the World 2016 lalu, Indonesia bahkan masih bertengger di peringkat 60 dari 61 negara dalam literasi dunia. Sementara menurut data yang pernah dirilis oleh UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, yakni hanya berkisar 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, cuma ada 1 orang yang rajin membaca.

Saya tak terlalu terkejut dengan kondisi itu. Di berbagai penjuru tanah air, perpustakaan yang semestinya menjadi oase keilmuan hanyalah digunakan sebagai tempat pajangan buku yang sepi peminat. Perpustakaan tak dijadikan sentra pertemuan banyak komunitas dan segmen usia. Sehingga, memungkinkan peradaban dan segala aktivitas yang dibangun selalu terkait dengan buku-buku dan pengetahuan.

Yah, mungkin inilah jalan panjang yang harus di lalui oleh bangsa kita. Zaman memang terus bergerak. Di saat era internet telah membuat banyak penerbit menjadi lebih agresif demi menemukan orang yang berbakat dalam menulis, Tere Liye justru memilih menghentikan pencetakan karyanya karena alasan pajak. Menarik bukan?

Mari bayangkan sejenak, bagaimana jika aksi yang dilakukan Tere Liye diikuti oleh banyak penulis papan atas di negeri ini? Bagaimana jika buku-buku bercetak tebal terpaksa di ubah ke buku digital? Sanggup kah kita memandangi layar smartphone ber jam-jam lamanya hanya demi menuntaskan sebuah buku?

Ah, semoga saja tidak.

Mataram, 06 September 2017

Saturday, September 2, 2017

Aung San Suu Kyi di Mata Tuan Guru Bajang

Ilustrasi (sumber foto: hariannusa.com)

Konflik berdarah di Myanmar seakan tak pernah berakhir. Ibarat api dalam sekam, setelah sempat senyap dalam beberapa waktu, kini publik internasional kembali diguncang oleh realitas getir yang menimpa muslim Rohingya di Rhakine. Bara permusuhan di salah satu wilayah termiskin di Myanmar itu kembali berkobar. Hanya dalam hitungan hari, ratusan orang tewas, dan ribuan lainnya mengungsi ke tempat aman.

Dibalik tragedi memilukan yang melanda militer Myanmar itu, nama Aung San Suu Kyi adalah yang paling banyak menjadi sorotan. Suu Kyi disebut-sebut tak lagi bertaring. Ia seakan tak bereaksi atas krisis kemanusiaan yang menimpa negerinya.

Tercatat sebanyak 13 peraih Nobel dan 10 tokoh dari berbagai profesi mengirim surat terbuka kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengkritik Suu Kyi dalam menyelesaikan masalah etnis minoritas Rohingya serta mengingatkan tentang tragedi pembasmian etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Demikian pula di Indonesia. Negera dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini tak mau ketinggalan. Sejumlah tokoh publik juga melayangkan kritik pedas terhadap pemimpin de facto Myanmar tersebut. Kekecewaan terhadap Suu Kyi pun secara masif dilontarkan lewat media.

***

Lelaki muda itu melaksanakan sholat ied Idul Adha dengan takzim. Ia duduk di deretan depan bersama puluhan tokoh agama lain. Ia juga mengikuti khotbah hingga usai. Beberapa saat kemudian, ia lalu dikerumuni banyak orang. Mereka hendak bersalaman dengan orang nomor satu di NTB. Ia adalah Muhammad Zainul Majdi yang kerap disapa Tuan Guru Bajang.

Kemarin, ia turut melaksanakan sholat eid di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center Mataram. Sesaat setelah merayakan momentum tahunan itu, TGB berbicara tentang tragedi kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.

Ia mengecam tindakan pemerintah Myanmar atas pembantaian tersebut. Ia bahkan meminta nobel perdamaian yang pernah di terima Aung San Suu Kyi segera dicabut. Menurutnya, wanita yang pernah menjadi tahanan rumah itu tak pantas menerima nobel atas sikap diamnya terhadap pembantaian.

Gebernur dua periode itu nampaknya terlihat geram. Ia menyayangkan sikap komunitas internasional yang seolah menutup mata. Tak ada pernyataan tegas, apalagi sanksi bagi pemerintah Myanmar. “Kita semua di NTB meminta pada pemerintah pusat untuk bersikap lebih tegas lagi terhadap tragedi kemanusiaan. Tidak bisa dibiarkan pembantaian seperti itu.” Pangkasnya dalam satu media lokal.

Sepintas, TGB memang kerap bereaksi atas berbagai isu yang memiliki dimensi keagamaan. Beberapa waktu lalu, ia juga menjadi satu-satunya Gubernur yang terlibat dalam aksi bela islam di Jakarta. Saat itu, ribuan umat islam memadati ibu kota demi mendesak pemerintah agar segera menangkap salah seorang pejabat publik yang diduga menistakan agama.

Saya tak terlalu terkejut dengan pernyataan TGB yang serupa peluru. Ia adalah Gubernur dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Ia adalah cucu dari seorang tokoh pendiri ormas islam terbesar di NTB yang sekarang dipimpinnya. Di usia yang relatif muda, ia telah meraih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir lalu tercatat sebagai satu dari sekian banyak kepala daerah penghapal Al-quran. Bukan hanya seorang Gubernur, ia adalah ulama yang setiap kata-katanya dijadikan petuah oleh banyak orang.

Di hadapan masyarakat NTB, ia mengeluarkan satu seruan keras dan mengecam pembantaian terhadap muslim Rohingya. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar telah memicu respon banyak pihak termasuk dirinya. Konflik itu lebih mirip genosida yang dilakukan Hitler puluhan tahun lalu ketimbang konfrontasi antar etnis.

Wajar saja jika publik bertanya-tanya. Tragedi kekejaman itu tidak terjadi di bawah pengawasan seorang diktator gila. Tapi di bawah pengawasan Aung San Suu Kyi, wanita yang menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya memajukan demokrasi dan HAM di tengah penindasan junta militer.

Sebagai aktivis, ia serupa Malala Yousafzai yang pidatonya pernah menggetarkan rezim penebar teror. Ia sederet dengan Nelson Mandela yang meruntuhkan sistem apartheid, lalu menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan.

Suu Kyi bahkan pernah meraih pengharagaan dari Universitas Nasional Australia pada tahun 2013. Rektor universitas itu menyebutnya sebagai contoh keberanian dan tekad yang tenang dalam menghadapi penindasan serta seorang jagoan damai yang membuat dunia lebih baik dan lebih adil.

Saya tak hendak membahas konflik di Myanmar lebih jauh. Saya bukanlah seorang pengamat politik internasional yang berhadapan dengan detail-detail kajian dibalik serentetan peristiwa. Saya hanya mencoba mengulas kembali apa yang dalam beberapa hari ini begitu masif diberitakan media.

Di mata saya, apapun yang melatarbelakangi tragedi kekerasan di Myanmar jelas tak bisa dibenarkan. Setidaknya, PBB harus mengambil sikap tegas dengan cara menekan pemerintah Myanmar secara politik atau mengeluarkan satu regulasi yang memunggungi nasib muslim Rohingya. Jika tidak, entah berapa lagi korban yang akan berjatuhan.

Mataram, 02 September 2017

Friday, July 21, 2017

Saat Wacana Normalisasi Sungai Tak Kunjung Direalisasikan


Sungai yang Mengenaskan

Minggu ini saya menghabiskan waktu di kampung halaman, Empang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saya hendak melakukan observasi kebahasaan di pesisir timur Sumbawa, sekitaran Teluk Saleh. Meski tugas ini telah rampung sejak dua hari yang lalu, namun saya memilih untuk menetap beberapa hari demi melepas rindu dengan keluarga.

Tinggal di kampung halaman memang menyenangkan. Ada selapis kebahagiaan saat berada ditengah-tengah orang tercinta. Ada banyak pula kenangan manis dimasa kecil untuk dikenang kambali. Desa merekam semuanya dengan baik disetiap sudut. Namun dibalik semua itu, selalu saja ada kegetiran saat menyaksikan sekelebat pemandangan sekitar. Banyak hal yang berubah. Sejak modernisasi dan perekenomian berbasis di kota-kota, pembangunan di desa seperti diabaikan.

***

Pagi itu, saya bertemu seorang tetangga yang berprofesi sebagai petani. Ia tengah merokok di teras rumah, sambil memandang sungai yang serupa lautan sampah. Seperti biasa, lelaki itu sangat ramah saat saya menyapanya. Ia kemudian bercerita tentang lalu lalang petugas proyek yang memotret keadaan sungai itu namun hingga kini tak jua terealisasikan pengerjaannya.

Ia mengungkapkan satu kepingan realitas yang tengah dihadapi warga bantaran sungai. Katanya, sungai itu beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah. “Mungkin karena letaknya yang strategis” tambahnya. Sebagai orang yang lahir dan besar di kampung, saya sudah terbiasa dengan fenomena seperti ini.

Lelaki itu terus bercerita. Beberapa waktu lalu, warga kami dilanda banjir hingga dua kali berturut-turut. Penyebabnya tentu saja karena kondisi hutan yang tak lagi lebat karena maraknya pembalakan liar, ditambah lagi timbunan sampah yang berpotensi menyumbat aliran sungai. Sejumlah wakil rakyat juga berdatangan memberi bantuan saat itu, tapi tak banyak solusi yang mereka berikan tentang bagaimana gerak pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah serupa agar tak terjadi lagi dikemudian hari.

Ia kemudian melucuti saya dengan banyak pertanyaan. Kenapa pemerintah tidak menyediakan tempat pembuangan akhir yang layak bagi masyarakat? Kenapa tak ada regulasi yang mengharuskan setiap warga untuk menampung sampah-sampah itu didepan rumahnya, lalu setiap seminggu sekali petugas kebersihan akan mengangkutnya untuk kemudian dibawa ketempat pembuangan akhir? Kenapa begini, kenapa begitu?

Bantaran Sungai

Di ujung pembicaraannya, ia membincang dana desa yang luar biasa jumlahnya itu. Katanya, kenapa dana desa justru lebih banyak berkutat pada pembangunan rabat beton? Kenapa dana itu tidak dipergunakan untuk melakukan pengerukan atau normalisasi sungai? “Saya takut kalau-kalau terjadi banjir yang lebih besar lagi” ungkapnya.

Pagi itu, saya datang sebagai pendengar. Saya mencatat detail keluhan yang ia sampaikan. Terutama normalisasi sungai yang harus dilakukan dengan segera. Sayapun berjanji akan menyampaikan kisah itu kepada wakil rakyat dan pemerintah, dengan harapan mereka bisa membuat satu regulasi yang memunggungi masyarakat bantaran sungai.

Dari cerita singkat tetangga itu, saya mendapati timbunan kisah tercecer yang luput dari pantauan publik. Ada banyak masalah yang terabaikan, namun ada pula begitu banyak potensi dan harapan yang terus bermekaran. Sayang sekali, semua kenyataan itu laksana kabut asap yang mudah disibak.

Silih berganti kepemimpinan, pemerintah kita masih berpikir dalam gaya lama. Birokrasi tidak diarahkan untuk menyerap kearifan dan kekuatan semua unsur hingga menjadi amunisi yang sesaat bisa meledak demi menggapai perubahan. Pemerintah tak menempatkan humas-humas mereka hingga ke level bawah yang bertugas merekam segala dinamika yang terjadi, lalu memberikan respon dengan cara yang tepat agar pemerintah bisa segera menyelesaikannya.

Di berbagai media, kita sering menemukan kisah-kisah positif tentang kerja-kerja pemerintah, serta kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat. Padahal di lapangan, seringkali kita menemui kenyataan yang sebaliknya. Publikasi itu lebih menekankan pada pencitraan seorang pejabat, ketimbang selapis realitas lapangan. Yang kerap kali muncul adalah sebongkah pencitraan yang menutupi banyak kegetiran.

Memang, pembangunan itu adalah kerja-kerja semua pihak. Bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga kerja tetangga saya yang berprofesi sebagai petani tadi. Namun, mereka tetap berhak untuk mengeluh dan mempertanyakan kinerja pemerintah yang mereka gaji setiap bulannya.

Sebagai rakyat, mereka punya hak untuk mencela seseorang yang digaji tinggi dari setiap peser uang yang mereka bayarkan. Mereka punya hak untuk mempertanyakan amanah yang mereka titipkan untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan orang banyak. Mereka hanya berharap pembangunan selalu menjadi proses yang memanusiakan.

Di akhir pertemuan itu, ia mempersilahkan saya untuk menyeruput kopi hitam yang telah disediakan terlebih dahulu sebelum beranjak. Tanpa banyak bicara, saya lansung meneguknya. Syruuuuppppppp.

Sumbawa, 21 Juli 2017

Tuesday, July 18, 2017

Dari Germas Untuk Indonesia Sehat


Sosialisasi Program Germas Oleh Kemenkes

Di tengah kekhawatiran banyak negara terhadap ancaman kesehatan di masa mendatang, sejumlah institusi pemerintahan kita mulai sigap dengan berbagai program demi mewujudkan masyarakat Indonesia sehat.

Pemerintah kita nampaknya tak mau kecolongan dalam hal mengelola anggaran kesehatan yang sedemikian besar. Mereka lalu mengarahkan birokrasi untuk menyerap segala kearifan serta menyatukan kekuatan banyak pihak demi menunjang program kerja dengan sejumput harapan agar segala kebijakan selalu bermuara kepada kepentingan banyak orang.

Setidaknya, itulah kesan saya seusasi menghadiri satu pertemuan bertajuk sosialisasi kesehatan yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Acara yang digelar di hotel Astonn Inn Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu diikuti oleh sejumlah blogger, tenaga kesehatan, dan beberapa pegiat media. Di sana, saya tak hanya mendapatkan ilmu seputar dunia kesehatan, tapi juga diajarkan bagaimana membangun sebuah tulisan agar mudah dipahami publik.

***

Dokter muda itu memulai presentasinya dengan bersemangat. Namanya Birry Karim, ia menjadi pemateri pada acara bertajuk sosialisasi program Germas oleh Kementerian Kesehatan. Jangan bayangkan bahwa dalam mensukseskan program semacam ini, pemerintah hanya menggandeng sejumlah LSM yang bergerak dibidang tertentu. Germas adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Program kesehatan ini merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kamauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan Germas haruslah dimulai dari lingkup keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian.

Mulanya, Germas diprakarsai oleh pemerintah dengan mengedepankan upaya promotif-preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif. Namun demi menyukseskan program ini, mereka menggandeng para blogger yang tersebar dibanyak tempat di Indonesia. Tujuan dari Germas sendiri sesuai dengan namanya yakni mengajak masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat dalam kesehariannya.

Birry Karim, Salah Seorang Pemateri

Gaya Hidup Tak Sehat

Sore itu, Birry memulai pembicaraan terkait penyakit tidak menular. Serupa doktor dalam satu kelas perkuliahan, ia mengemukakan sejumlah prilaku tidak sehat yang kerap dilakukan banyak orang. Birry bercerita tentang penyakit jantung koroner akibat penimbunan lemak, diabetes yang kerap menyerang masyarakat berumur lanjut, hingga membagikan tips kiat hidup sehat bagi penderita hipertensi.

Sebagai peserta, saya mencermati pembahasannya satu persatu. Saya tak ingin ketinggalan menyerap ilmu yang tak bisa saya temukan di ranah akademik ini. Itulah salah satu alasan mengapa saya selalu antusias setiap kali menghadiri pertemuan dengan para blogger. Di sana, saya leluasa menyelami samudera ilmu demi sebongkah mutiara pengetahuan yang tak ternilai.

Tak lama berselang, Sekjen Kementerian Kesehatan, Suseno Sutarjo yang sempat hadir dalam acara itu, juga memberikan sambutan. Beliau membincang banyak hal terkait bagaimana pola kerja Germas. Pejabat yang dilantik beberapa tahun lalu itu, mengajak para blogger dan pegiat media untuk bekerjasama demi membumikan program ini hingga akar rumput.

Saya mengamini pola kerja pemerintah di era keterbukaan. Mereka tak segan melibatkan para generasi muda dalam sejumlah agenda besar. Sebut saja Generasi Pesona Indonesia (Genpi) yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata, Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita) yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian, lalu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Semuanya menggandeng para generasi muda yang dinilai mampu bekerja secara massif dan profesional.

Sekjen Kementerian Kesehatan, Suseno Sutarjo

Saya terkesan, sebab pemerintah kita mampu membaca trend abad milenial. Mereka hendak memaksimalkan peran blogger dan pegiat media sebagai agen promotif. Saya teringat buku berjudul Grown Up Digital, karya Don Tapscott, yang telah diresensikan oleh blogger ternama, Yusran Darmawan beberapa waktu lalu. Buku itu membuka wawasan tentang perkembangan dunia digital, dengan mengusung tesis utama tentang lahirnya generasi internet yang mengubah banyak hal.

Generasi baru yang dimaksud Tapscott adalah generasi yang melihat masalah dengan cara berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi ini bisa memaksakan cara pandang mereka yang kemudian mengubah kultur bisnis, lanskap ekonomi, pendidikan, serta mendobrak tatanan sosial. Generasi ini mampu melakukan hal-hal yang multi-tasking sebab pada saat bersamaan, mereka juga bisa menyelesaikan satu pekerjaan.

Saat para generasi muda ini dipersatukan, mereka serupa ombak besar yang bisa menjebol satu tembok kukuh dalam penyajian informasi melalui berbagai kanal blog dan media sosial. Merekrut mereka dalam satu barisan adalah langkah strategis untuk menguasai masa depan. Di banyak tempat, netizen dan blogger kerap dipandang sebelah mata. Padahal kekuatan mereka tak bisa lagi dipandang remeh. Merekalah yang menjadi pengendali informasi di abad digital ini.

Sesi terakhir dari acara itu diisi dengan kiat-kiat membangun sebuah tulisan oleh Anwari Natari. Ia adalah seorang pengajar, editor, ahli komunikasi dan limu kebahasaan dari Universitas Indonesia. Satu pesan yang terpaksa saya stabilo tebal darinya adalah, seorang penulis yang baik, adalah dia yang mampu membimukan kata. Seseorang tak harus menulis dengan bahasa setinggi langit, sebab yang akan membaca tulisannya adalah mereka yang tinggal di bumi.

Motivator muda itu menyarankan kepada para blogger, untuk selalu menulis dan menyajikan informasi dengan bahasa yang sederhana. Hal ini ditujukan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi tulisan kita. Sungguh, apa yang ia sampaikan sore itu kerap saya jumpai di kehidupan nyata.

Anwari Natari Membagikan Kiat-kiat Menulis

Entah kenapa, seseorang sering menggunakan kosa kata tinggi dan bahasa-bahasa ilmiah demi mendapat pengakuan intelektulitas. Bahkan, saat ia berbicara dengan petani yang kesehariannya bergelut dengan pacul dan alat bajak sekalipun. Saya juga sering berdiskusi dengan seorang teman yang ketika ia berbicara, selalu menyelipkan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Padahal, kemampuan bahasa inggris yang ia miliki nampak biasa-biasa saja.

Bagi saya, pertemuan hari itu adalah pertemuan yang sangat mengesankan. Saya berharap, kolaborasi antara pemerintah dan netizen ini bisa dikelola dengan baik. Pemerintah harus terbuka dan lebih transparan kepada mereka. Sebab, generasi ini telah terbiasa bekerja dalam satu atmosfer yang serba demokratis.

Lahirnya Germas tidak saja menjadi sarana bagi kehidupan yang lebih sehat, tapi juga menjadi pintu bagi terciptanya indeks pembangunan manusia yang unggul dan bermutu. Jika saja api semangat ini terus mendapat dukungan dari seluruh instrumen bangsa, maka negeri ini bisa menjadi negeri yang kuat, sekaligus memiliki desa-desa yang berdaulat dalam hal kesehatan.

Saturday, July 15, 2017

Gagalnya Pendidikan Karakter


Ilustrasi (Foto: Sekolahdasar.net)

Setelah sempat menuai kontoversi, akhirnya, Senin, 19 Juni 2017 Presiden Joko Widodo membatalkan program sekolah lima hari yang lebih dikenal dengan istilah Full Day School (FDS). Didampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amien, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan hal tersebut di istana negara.

FDS sendiri adalah aktivitas sekolah yang dilaksanakan selama 8 jam sehari, selama 5 hari dalam satu minggu yakni dari Senin hingga Jum’at. Sementara Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur. Kemendikbud hendak memberlakukan sistem ini demi menguatkan karakter siswa hingga sejalan dengan Program Penguatan Pendidikan Karakter (P3K) sebagai  implementasi dari Nawa Cita yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sayang, program ini menuai banyak kecaman. Sejumlah kalangan menilai, FDS hanya akan memberatkan pihak sekolah yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang layak. Padahal, sekolah lima hari bukanlah barang baru dalam dunia pendidikan.

Di Bandung, hal ini sudah berjalan sejak 2010 silam. Di Purwakarta, sekolah lima hari telah dijalankan semenjak tahun ajaran 2011/2012 dengan konsep Pendidikan Tematik "Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa" yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter. Aktivitas belajar mengajar dimulai dari pukul 06.00 sampai 11.45 bagi SD dan SMP, serta pukul 06.00 sampai 14.00 bagi siswa SMA/SMK.

Lalu, dimanakah masalahnya? Permasalahannya adalah kita terlalu memaksakan pendidikan karakter diterima setiap siswa, sementara disisi lain, kita justru masih kekurangan tenaga pendidik yang kompeten dan berkarakter. Saya jadi teringat ungkapan Dale Carnegie dalam buku berjudul Leadership Mastery bahwa, saat seorang murid melakukan kesalahan, maka yang harus ditegur adalah gurunya. Nah, mungkin Itulah yang harus kita lakukan sekarang.

Di mata saya, pendidikan karakter itu adalah pendidikan rumahan. Pusatnya tentu ada pada orang tua yang menjadi teladan. Di kalangan warga sekolah, guru berkarakter akan menjadi contoh bagi mudrid-muridnya. Pendidikan karakter menjadi terdengar begitu rumit, karena masih banyak diantara kita yang terbiasa hidup tanpa karakter. Banyak orang tua atau guru belum mampu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak.

Misalnya, seorang guru mengajarkan tentang kebersihan, tapi mereka sendiri sering buang sampah sembarangan. Mereka mengajarkan soal tepat waktu, tapi mereka sendiri malah molor. Mereka menyuruh untuk tidak kelayapan di jam-jam sekolah, tapi setengah dari jam kerja mereka dipakai untuk kelayapan di pasar-pasar dan tempat perbelanjaan.

Di sekitar saya juga banyak sekolah bagus dan bergengsi, guru-gurunya mungkin sudah banyak belajar teori pendidikan karakter. Tapi maaf saja, bagi saya mereka tidak berkarakter. Pernah suatu hari saya berkunjung ke salah satu sekolah. Di sana, saya melihat halaman sekolah penuh dengan sampah. Guru dan murid kompak membuang sampah sembarangan. Saya juga melihat dua orang guru yang tengah asik ngerumpi sambil menjaga perpustakaan. Padahal saat itu, banyak siswa yang lalu lalang dengan leluasa melihat kelakuan mereka. Masih banyak lagi contoh lain yang kerap luput dari pandangan kita.

Betapa susahnya kita belajar tentang bagaimana menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya sebagai pendidik. Tak usah kita membincang Socrates, Plato, Ariestoteles hingga Confusius yang memiliki andil besar dalam dunia pendidikan. Tak perlu pula kita melakukan sejumlah eksperimen besar layaknya Einstein.

Yang perlu kita lakukan hanyalah memberi contoh baik yang dimulai dari diri pribadi. Bersih, tepat waktu, disiplin, tenggang rasa, dan sikap-sikap positif lainnya yang memang harus melekat dalam diri seorang pendidik. Jadi, saat mereka mengajarkan sikap-sikap itu, mereka sedang menjadi diri mereka sendiri, bukan sedang berakting. Mereka yang berpura-pura baik, tidak akan pernah bisa menularkan karakter yang baik.

Saya sempat berdiskusi dengan salah seorang sahabat tentang pendidikan karakter. Sahabat itu bekerja di kantor kedutaan Indonesia di Jerman. Melaluinya, saya coba mengorek informasi tentang pola pendidikan dasar di sana. Ia kemudian membincang banyak hal. Saya terkejut saat dia mengungkapkan bahwa di Jerman sana, setiap profesor akan mengisi pelajaran sains dasar di sekolah setiap minggunya.

Beberapa jenak, saya membayangkan bagaimana fenomena kita di Indonesia. Jangankan pada tingkatan sekolah dasar, bahkan pada tataran kampus, kita sering kesulitan bertemu dengan seorang profesor. Entah kenapa, posisi sebagai guru besar seringkali menjadi alasan bagi penyandangnya untuk diperlakukan lebih tinggi.

Hubungan antara profesor dan mahasiswa menjadi hubungan antara dua pihak yang tidak setara. Posisi guru besar ditransformasikan menjadi kelas sosial yang lebih tinggi, yang seringkali menuntut penghargaan dan pengistimewaan secara berlebih. Mahasiswa pun terpaksa menerima keadaannya yang seakan terjajah. Mahasiswa bersedia melakukan apapun demi sekadar mendapatkan nilai atau apresiasi dari profesornya. Relasi itu tak berujung pada produktivitas, malah pelestarian hierarki dan kultur patron-client.

Maka menurut saya, jika kita hendak membangun pendidikan karakter, yang perlu dilakukan adalah revolusi sikap oleh para orang tua dan guru itu sendiri. Sebab pada kenyataannya, kita masih terbelenggu dengan berbagai kenyamanan. Kita tidak mau beranjak menjadi manusia disiplin, sebab menjadi tidak disiplin sudah terlalu nyaman buat kita.

Kita bersikap seolah-olah pendidikan karakter itu hanya diperuntukkan untuk anak-anak, sementara kita ingin sikap kita boleh dipertahankan, sampai kita mati. Ah, betapa lucunya.

Sumbawa, 15 Juli 2017

Thursday, July 6, 2017

Komunitas Bissu dan Keberagaman Gender yang Harus Dilestarikan

Bissu Sulawesi (Sumber foto: Foto Sulawesi)

Hiliir mudik isu keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia. Serupa bola panas, kasus ini selalu memicu respon dari banyak pihak. Belakangan, fenomena LGBT adalah yang paling senter terdengar di permukaan. Bahkan di sejumlah kota besar di Indonesia, komunitas LGBT kian marak bak cendawan di musim hujan.

Fenomena LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada pula yang menyebut dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak mengungkapkan bahwa fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000 hingga sekarang. Entah apa pemicunya.

Menyeruaknya isu keberagaman gender, membuat saya teringat akan kisah hidup Puang Matoa Saidi. Seorang laki-laki gemulai, pemimpin komunitas bissu di Sulawesi. Layaknya kebanyakan orang di luar sana, Saidi terlahir dengan kelamin laki-laki. Namun, tabiatnya sungguh menyerupai perempuan. Orang-orang di kampungnya, Lappariaja, Sulawesi Selatan menyebutnya calabai.

Bagi masyarakat bugis, calabai adalah sebutan bagi laki-laki yang memiliki tabiat menyerupai perempuan. Calabai tak sepenuhnya bisa diterima dengan baik ditengah masyarakat. Begitu pula dengan Saidi. Ia tidak tumbuh dalam iklim yang serba demokratis seperti sekarang. Dahulu, terlahir sebagai calabai adalah duka bagi sebagian orang. Mereka harus rela mendapat pengadilan sosial dan dijustifikasi sesuka hati atas nama tuhan dan agama.

Tak terkecuali Puang Matoa Saidi, hukum itu juga berlaku padanya. Takdir hidup yang menggiringnya sebagai calabai bukanlah sebuah berkah di masa kecil. Bahkan dalam usia yang masih belia, Saidi harus menanggung beban yang begitu besar. Terlebih lagi ketika ayahnya, Puang Baso, marah dan menolak saat mengetahui tabiat Puang Matoa Saidi. Ternyata anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga itu, adalah seorang perempuan yang bersemayam dalam tubuh laki-laki.

Sepintas, Saidi serupa remaja yang hendak menemukan jawaban. Dia tidak mengerti dengan takdir. Bukankah Tuhanlah yang menghendekinya terlahir sebagai calabai? Lalu mengapa orang-orang di luar sana selalu mengatasnamakan tuhan untuk menabur getir di dalam dadanya. Pertanyaan inilah yang selalu membayangi benak lelaki gemulai itu, sebelum Daeng Madenring, seorang yang belakangan menjadi ayah angkat Saidi membawanya ke Segeri, negeri para bissu.

***

Cerita tentang Puang Matoa Saidi ini saya temukan dalam buku berjudul Calabai, karya Pepi Al-Bayqunie. Dari sana pula saya mendapat sedikit referensi tentang kehidupan para bissu di Sulawesi. Buku itu dengan apik membabar kisah perjalanan hidup seorang calabai yang ditunjuk dewata demi mengemban tugas suci sebagai bissu tertinggi.

Buku Calabai, Karya Pepi Al-Bayqunie

Jauh sebelum membaca buku terbitan Javanica tersebut, saya juga pernah diceritakan oleh salah seorang sahabat tentang keberadaan komunitas para bissu. Sahabat itu adalah alumni Universitas Hasanuddin Makassar. Darinya saya mengetahui tentang kehidupan bissu yang keseluruhannya adalah calabai. Dikatakan mereka adalah para pemangku adat yang memiliki kesaktian berupa ilmu kebal terhadap benda tajam.

Di tengah masyarakat Bugis, mereka yang terlahir sebagai calabai berpeluang besar untuk menjadi bissu, ahli waris adat dan tradisi luhur suku Bugis yang dipercaya menjadi penghubung antara alam manusia dan alam dewata. Bissu adalah pemuka spritual yang telah melampaui sifat laki-laki dan perempuan di dalam dirinya. Mereka adalah para pengemban tugas sebagai penjaga keseimbangan alam.

Tak semua orang mengenal pendeta agama bugis kuno ini. Di zaman pra Islam, bissu memiliki peranan istimewa karena merupakan operator komunikasi antara alam manusia dan dewata. Oleh karena itu, bissu harus terjaga dari hal--hal yang bersifat duniawi. Mereka biasanya memimpin sejumlah ritual adat seperti upacara pelantikan raja, kelahiran, kematian, dan pertanian.

Para bissu juga terbiasa memainkan tarian Manggirik, sebuah tarian fenomenal dalam dunia kebissuan. Serupa orang kesurupan, mereka mempertontonkan atraksi kebal dengan menusukkan keris ketubuhnya. Tak hanya mahir menari, bissu tertinggi seperti Puang Matoa Saidi juga fasih membaca sureq I La Galigo, sebuah epik mitos penciptaan dari peradaban Bugis. Bentuknya berupa kitab yang berisi puisi bahasa Bugis dan ditulis dalam huruf Lontara kuno.

Sureq I La Galigo (Sumber foto: Wikipedia)

Hingga saat ini, komunitas bissu di Sulawesi masih tetap bertahan, meski jumlahnya kian menyusut tergerus zaman. Keberadaan mereka tak lagi diistimewakan seperti dulu. Tak banyak lagi masyarakat lokal yang mau memesan mereka dalam ritual-ritual adat.

Dalam kehidupan modern, peranan bissu mulai ditinggalkan. Mereka tidak lagi menetap di kerajaan, melainkan berkumpul dengan masyarakat sekitar. Bahkan, dalam satu publikasi sejarah, pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Mudzakar, membuat banyak bissu kala itu dibunuh serta dipaksa untuk menjadi laki-laki sejati sesuai ajaran agama.

Sangat disayangkan jika komunitas para bissu ini tak segera diselamatkan. Setidaknya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus demi menjaga regenerasi dan kepemimpinan baru para bissu di masa mendatang. Mereka semestinya diberikan ruang ekspresi tersendiri untuk hidup karena merupakan bagian dari budaya yang telah diwariskan selama bertahun-tahun.

Dari sisi potensi, peranan bissu dalam sejumlah upacara adat dapat dijadikan maghnet yang kelak menarik banyak wisatawan untuk berdatangan. Pemahaman mereka tentang literatur-literatur Bugis kuno juga bisa didayagunakan sebagai media edukasi dan pembelajaran bagi generasi milenial. Di tengah kekhawatiran klaim budaya oleh negara lain, setidaknya bissu menjadi catatan khusus bagi pemerintah sebagai warisan budaya asli Indonesia.

Pada abad kekinian, komunitas bissu dan pemerintah haruslah berjalan beriringan dalam pengembangan sektor budaya, pariwisata, bahkan pendidikan. Sebab sejak dulu, keberadaan bissu di Sulawesi laksana pupuk yang menggemburkan kehidupan dengan nilai-nilai kebudayaan. Mereka telah hadir dari sekian ratus tahun lalu demi membumikan pesan para leluhur dari generasi ke generasi.

Para bissu juga tak ada kaitannya dengan isu LGBT dan seksualitas yang marak belakangan ini. Maka dari itu, tak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan keberadaan mereka. Lagian, istilah LGBT hanya berlaku bagi pecinta sesama jenis. Sementara filosofi kehidupan bissu jauh lebih mendalam.

Meskipun semua bissu adalah calabai, bukan berarti semua calabai berhak menyandang status sebagai bissu. Sebab dalam aturannya, ada prasyarat-prasyarat yang harus dilakukan oleh seorang calabai terlebih dahulu. Seorang yang dikatakan bissu, haruslah terbebas dari segala belenggu nafsu duniawi.

Atraksi Kebal Para Bissu (Sumber foto: Tribun)

Secara identitas, menurut Sharyn Graham, seorang peneliti di University of Western Australia di Perth, seorang bissu tidak bisa dianggap sebagai banci atau waria, karena mereka tidak memakai pakaian dari golongan gender manapun, namun setelan tertentu dan tersendiri untuk golongan mereka.

Sharyn mengungkapkan, dalam kepercayaan tradisional Bugis, tidak hanya terdapat dua jenis kelamin seperti yang kita kenal, tetapi empat atau bahkan lima bila golongan bissu juga dihitung yakni, "Oroane" (laki-laki), "Makunrai" (perempuan), "Calalai" (perempuan yang berpenampilan layaknya laki-laki), "Calabai" (laki-laki yang berpenampilan layaknya perempuan, dan golongan bissu, dimana masyarakat tradisional menganggap mereka sebagai kombinasi dari semua jenis kelamin tersebut.

Pada titik ini, tak berlebihan jika saya menyimpulkan bahwa fenomena bissu di Sulawesi adalah keberagaman gender yang harus dilestarikan.

Note: Buku Calabai sudah saya resensikan di sini: Saidi, Calabai Suci di Tanah Bugis

Mataram, 06 Juli 2017